Menuju pusat rujukan timur NTB: Menkes dan Gubernur tinjau pengembangan RSUD Kota Bima

 

OPSINTB.com - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat H Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pembangunan serta kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat, 27 Februari 2026.

Kunjungan ini dalam rangka memastikan bahwa proses pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan sesuai standar dan target peningkatan kelas rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa, yang mencakup peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H L Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Bima dilakukan untuk memastikan secara langsung bahwa pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Kot Bima berjalan sesuai dengan laporan yang diterimanya. Ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar memenuhi standar dan dapat berfungsi optimal. Dengan penguatan sarana, peralatan medis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, diharapkan masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Dompu dan Bima, tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan spesialistik.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat layanan RSUD Kota Bima. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menata dan meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa, termasuk penguatan RSUD H L Manambai Abdul Kadir sebagai bagian dari sistem rujukan regional yang lebih kuat dan merata.

Dari komitmen politik ke desain kebijakan

Pada masa kampanye, pasangan Iqbal–Dinda berkomitmen menghadirkan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Komitmen tersebut kini diterjemahkan dalam kebijakan konkret: memperkuat rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa agar masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada layanan di Mataram.

Selama ini, kasus jantung intervensi, kemoterapi kanker, hemodialisis, hingga pemeriksaan patologi anatomi masih banyak dirujuk ke Lombok. Konsekuensinya adalah antrean panjang, biaya tambahan, serta risiko keterlambatan penanganan medis. Dalam konteks inilah, penguatan RSUD Kota Bima menjadi langkah korektif atas ketimpangan layanan regional.

Tantangan kesehatan NTB

Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi. Penyebab utama kematian prematur adalah kanker, stroke, dan tuberkulosis, sementara penyakit tidak menular dan stunting mendominasi beban disabilitas. 

Dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa, NTB menghadapi beban penyakit yang signifikan. Berdasarkan data kesehatan provinsi:

- Kanker menyumbang 83–192 ribu DALY per tahun.

- Stroke 80–118 ribu DALY.

- Tuberkulosis 72–140 ribu DALY.

- Stunting sekitar 131 ribu DALY.

- Penyakit jantung 40–69 ribu DALY.

Secara ekonomi, kerugian akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan ekonomi dan produktivitas daerah.

Ketimpangan distribusi layanan antara Lombok dan Sumbawa memperberat persoalan tersebut. 

Selama ini, layanan spesialistik lanjutan seperti:

- Cathlab (intervensi jantung),

- Kemoterapi kanker,

- Patologi anatomi,

- Hemodialisis,

- Neurointervensi,

masih terpusat di Mataram.

Akibatnya, pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit. 

Secara sistem, ini meningkatkan waktu tunggu, risiko medis, dan biaya tidak langsung keluarga.

Oleh karena itu, pembangunan kapasitas layanan rujukan di Pulau Sumbawa bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan strategi pengurangan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi daerah.

Kapasitas RSUD Kota Bima: Sebelum dan sesudah

Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki:

- 98 tempat tidur untuk melayani ±166.992 jiwa Kota Bima serta rujukan regional,

- 7 poliklinik rawat jalan,

- ICU dan NICU terbatas,

- SDM spesialis dasar.

Rasio tempat tidur terhadap penduduk masih jauh dari ideal, dengan kebutuhan tambahan diperkirakan 70–100 tempat tidur.

Setelah penguatan, target kapasitas meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan:

- 14 poliklinik rawat jalan,

- ICU, NICU, dan ICVCU,

- Instalasi bedah sentral,

- Laboratorium lengkap,

- IGD modern dengan sistem zonasi.

Peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Cytotoxic Safety Cabinet, dan Hemodialisis memperkuat kompetensi layanan sesuai standar rumah sakit Tipe C.

Penguatan SDM dan alat kesehatan

Untuk memastikan peningkatan kelas berbasis kompetensi, pemerintah melengkapi SDM:

- Spesialis onkologi,

- Spesialis urologi,

- Spesialis bedah saraf,

- Spesialis neurologi intervensi,

- Spesialis anestesi dan terapi intensif.

Alat Kesehatan Tambahan, berupa:

- PCR,

- Immunology Analyzer,

- Blood Chemical Analyzer,

- Electroencephalography (EEG).

Sarana Pendukung:

- Ambulans transport dan ambulans jenazah,

- Bangsal stroke,

- Bangsal kanker.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kelas rumah sakit tidak hanya administratif, tetapi berbasis kesiapan klinis.

*Target Kebijakan yang Terukur*

Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan:

- Rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk,

- BOR (Bed Occupancy Rate) terkendali sekitar 75%,

- Waktu tunggu pasien menurun signifikan,

- Penurunan rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu,

- Efisiensi biaya kesehatan regional.

Dengan penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, Pulau Sumbawa diharapkan memiliki sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien.

Makna strategis bagi Pulau Sumbawa

Penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB adalah pernyataan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terkonsentrasi di satu pulau. Negara harus memastikan akses yang setara bagi seluruh warga, termasuk di wilayah timur NTB.

Dengan peningkatan kelas RSUD Kota Bima dan RSUD H L Manambai Abdul Kadir, Pulau Sumbawa kini memiliki fondasi sistem rujukan regional yang lebih kuat dan mandiri.

Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, tetapi arah kebijakannya sudah jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. (red)

Pemkot Bima denda pemilik ternak yang berkeliaran di area perkotaan

 

Foto: Lokasi penampungan hewan ternak hasil penertiban di area perkotaan. (protokolkotabima)

OPSINTB.com - Kota Bima terus berupaya mewujudkan lingkungan yang tertib, indah, dan nyaman bagi warganya. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yakni penertiban hewan ternak yang berkeliaran di area perkotaan oleh Tim Ketertiban Umum (Tibum) Kota Bima. Hewan-hewan yang terjaring dalam operasi penertiban ini untuk sementara waktu ditempatkan di kandang penampungan di Rumah Potong Hewan (RPH) Kecamatan Asakota.

Bagi pemilik ternak yang ingin mengambil hewan mereka, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima telah menetapkan aturan yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penertiban Ternak, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 9.

Dalam aturan tersebut, besaran tebusan yang harus dibayar oleh pemilik ternak adalah 10 persen dari nilai jual ternak, ditambah dengan biaya perawatan selama hewan berada di penampungan, yaitu Rp30 ribu per ekor per hari untuk ternak besar dan Rp20 ribu per ekor per hari untuk ternak kecil.

Pemkot Bima mengimbau kepada para peternak agar lebih bertanggung jawab dengan mengandangkan ternaknya. Dengan begitu, lingkungan perkotaan dapat tetap bersih, rapi, serta mencegah terjadinya gangguan bagi masyarakat dan pengguna jalan. (red)

Kunjungi korban banjir, warga sebut Lalu Iqbal sosok pemimpin merakyat dan peduli

 

OPSINTB.com - Gubernur NTB terpilih, H Lalu Muhamad Iqbal (LMI), kendati belum dilantik langsung menunjukkan tanggungjawab untuk masyarakat di tanah Gumi Gora.

Ini menunjukkan pilihan masyarakat NTB, begitu tepat. Bayangkan saja belum dilantik sudah hadir di tengah persoalan masyarakat. 

Mantan Dubes Turki itu tertangkap kamera mengunjungi lansung korban bencana banjir di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima pada Minggu (19/01/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau kondisi warga terdampak banjir pada Desember 2024 lalu, sekaligus menyerahkan bantuan sembako hasil kolaborasi dengan sejumlah organisasi.

Gubernur NTB terpilih, H Lalu Muhamad Iqbal, kepada awak media mengatakan, kedatangan tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari komitmen untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

“Saya datang dalam kapasitas pribadi karena belum resmi dilantik sebagai gubernur. Namun, saya ingin mendengar langsung aspirasi warga dan memastikan bahwa langkah konkret segera diambil,” ucapnya

Iqbal menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di Kota Bima. Menurutnya, banjir di wilayah ini seperti berlanggannan. 

Untuk itu disebutnya, pentingnya penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kita tidak bisa terus membiarkan ini terjadi setiap tahun. Harus ada solusi permanen yang melibatkan masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.

Dirinya memastikan, perhatian terhadap Bima akan setara dengan daerah lain di NTB.

“Saya ingin menunjukkan bahwa Bima adalah bagian penting dari NTB. Saat mendengar musibah ini, meski saya berada di Jakarta, hati saya tetap bersama saudara-saudara di sini,” katanya.

Lalu Iqbal menyerahkan bantuan dari berbagai pihak diantaranya Permabudi, INTI NTB, dan Universitas Gogo Rancah. 

Dia berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga meskipun jumlahnya terbatas.

“Saya tahu bantuan ini mungkin belum cukup besar, tapi saya berharap ini menjadi awal untuk menunjukkan kepedulian kita semua,” katanya.

Iqbal juga berharap agar wali kota terpilih segera dilantik. Sehingga koordinasi penanganan banjir bisa lebih maksimal.

“Jika banjir terjadi hingga lima kali dalam setahun, kita harus bekerja keras untuk menguranginya secara bertahap hingga benar-benar teratasi,” terang pria yang karib disapa Mamiq Iqbal ini.

Ketua RT 04 Kampung Barat, Saharul, mengkau bersyukur dengan kedatangan Iqbal selaku Gubernur NTB terpilih ke kampungnya, menemui masayarakat langsnung yang terdampak banjir.

"Saya sebagai ketua RT di Lingkungan ini mewakili masyarakat sangat besyukur dengan kedatangan Pak Iqbal karena jarang Pemimpin yang mau turun ke warganya," katanya:

Kata dia, masyarakat di kelurahan ini selalu dianiaya oleh banjir. Dia menyebut sejak akhir 2024 lalu, wilayah itu tercatat sudah lima kali diterjang banjir.

"Alhamdulillah kami selalu di uji dengan banjir," terangnya.

Disebutnya, dengan kedatangan orang-orang yang peduli kepada masyarakat Kelurahan Paruga, semoga ke depannya tidak ada lagi banjir yang menerjang di Kelurahan ini.

"Alhamdulillah kami kedatangan sosok pemimpin yang peduli keada kami," tutupnya. (zaa)