PUPR NTB bantah tuduhan proyek Dam Mpiri Jago di Kabupaten Bima

 

OPSINTB.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah besaran anggaran Rp 1 miliar untuk pembangunan proyek Dam Mpiri Jago di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.

Informasi ini pertamakali beredar, melalui siaran video akun facebook Jager Donggo Ger.

Akun tersebut menarasikan bahwa penampakan pipa proyek Dam Mpiri Jago. Menurutnya, pekerjaan itu hanya sebatas selesai yang penting dapat untung tidak memikirkan asas manfaatnya. 

"Anggaran Rp 1 miliar lebih untuk pembangunan Dam Mpiri Jago, Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Kami masyarakat Desa Sampungu, mendesak pihak PUPR Provinsi agar menyelesaikan pekerjaan tersebut," tulis akun itu.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengklarifikasi hal tersebut. Dia menerangkan, setelah dilakukan kroscek proyek tersebut dikerjakan oleh PU Kabupaten Bima tahun 2025 dengan pagu Rp 197.000.000.

"Dengan adanya pemberitaan ini bahwa narasi yang tertulis dalam flyer ini adalah hoax," tegasnya. (kin)

Terima aduan WhatsApp, Wali Kota Bima gerak cepat tinjau rumah janda tak layak huni

 

OPSINTB.com - Menindaklanjuti laporan warga yang masuk via pesan WhatsApp, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, langsung gerak cepat kunjungi rumah warga yang tidak layak huni di RT 06 Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, Kamis (9/7/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Camat Rasanae Timur, serta jajaran Pemerintah Kelurahan Oi Mbo bersama Ketua RT. 

Rumah pertama yang dikunjungi adalah milik Ibu Salmah, seorang janda yang tinggal bersama cucunya. Rumah kayu yang selama ini ditempati telah roboh akibat kondisi bangunan yang lapuk dimakan usia. Saat ini yang tersisa hanya sepetak kecil bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang serta fasilitas MCK sederhana, sementara untuk beristirahat dan tidur, Ibu Salmah bersama cucunya menggunakan bale-bale di lahan terbuka.

Melihat langsung kondisi tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima akan mengupayakan penanganan melalui program bantuan rehabilitasi rumah agar Ibu Salmah dapat kembali memiliki hunian yang layak.

Kepala Dinas Perkim menjelaskan bahwa salah satu skema bantuan yang dapat dimanfaatkan adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan rata-rata sebesar Rp20 juta per rumah yang difokuskan untuk pengadaan bahan bangunan. Sementara biaya tukang dan kebutuhan lainnya diharapkan berasal dari swadaya pemilik rumah. Khusus untuk Ibu Salmah, kebutuhan swadaya tersebut akan dibantu oleh anak-anak beliau.

Selain rumah Ibu Salmah, Wali Kota juga meninjau rumah pasangan Mujnah dan Sukri yang berada tidak jauh dari lokasi pertama. Kondisi rumah tersebut juga memprihatinkan dan nyaris roboh sehingga membutuhkan penanganan segera.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bima menjelaskan bahwa salah satu syarat utama penerima bantuan BSPS adalah rumah beserta lahannya harus benar-benar merupakan milik sendiri. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, kedua rumah yang dikunjungi telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga berpeluang untuk diusulkan sebagai penerima bantuan.

Program BSPS merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak, sehat, dan aman. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan sehingga pembangunan tetap mengedepankan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat.

Selain melalui BSPS, Pemerintah Kota Bima juga terus mengupayakan dukungan bantuan rehabilitasi rumah melalui aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR RI. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan penanganan rumah tidak layak huni sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan arahan kepada Lurah, Ketua RT, dan seluruh perangkat kewilayahan agar lebih aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, pemerintah harus hadir lebih cepat sebelum persoalan warga menjadi semakin berat.

"Saya minta lurah dan para Ketua RT jangan hanya menunggu laporan. Rajinlah turun ke lingkungan, lihat langsung kondisi warga, lakukan pendataan secara berkala terhadap masyarakat yang membutuhkan sentuhan pemerintah. Dengan data yang akurat dan cepat, pemerintah akan lebih mudah memberikan intervensi sesuai kebutuhan masyarakat," tegas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan bahwa kepedulian aparatur di tingkat kelurahan dan lingkungan menjadi garda terdepan dalam memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian pemerintah. Sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, RT, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan hunian yang layak dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bima. (red)

Wali Kota Bima tegaskan penegakan aturan harus konsisten, pelanggar siap dikenai sanksi dan denda

 

OPSINTB.com - Wali Kota Bima, H. A. Rahman menegaskan penegakan aturan di Kota Bima harus dilakukan secara konsisten, termasuk penerapan sanksi maupun denda terhadap setiap bentuk pelanggaran yang telah memiliki dasar hukum. 

Menurutnya, ketegasan merupakan bagian penting dalam menciptakan ketertiban sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Bima saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kota Bima di halaman Kantor tersebut, Senin (6/7/2026). 

Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan pelayanan publik yang semakin baik.

Selain menekankan penegakan aturan, Rahman juga menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia menilai tingkat kehadiran sebagian ASN dalam apel masih perlu mendapat perhatian karena disiplin merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral atas sumpah jabatan sebagai aparatur negara. 

Di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah pada 2026, ia meminta seluruh ASN meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

"Disiplin adalah cerminan integritas. Tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat," ujarnya di hadapan Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, serta ASN dan non-ASN lingkup Pemerintah Kota Bima.

Aji Man, sapaan akrab Wali Kota Bima, juga mengingatkan seluruh perangkat daerah yang memasuki semester kedua tahun anggaran 2026 agar bekerja lebih terpadu. 

Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian masing-masing organisasi perangkat daerah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama.

Salah satu fokus yang mendapat perhatian ialah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, optimalisasi PAD membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pengelola pendapatan semata.

Di sisi lain, Rahman menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi daerah. Pemerintah, kata dia, harus mampu membangun koordinasi yang lebih efektif agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. 

Upaya tersebut harus dibarengi dengan pengambilan keputusan yang cepat, komunikasi lintas sektor, serta komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai terus menjaga pelayanan publik dan ketertiban di Kota Bima. 

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada ASN yang memasuki masa purna tugas atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Mengakhiri arahannya, Rahman mengajak seluruh aparatur pemerintah menjaga kekompakan, memperkuat integritas, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. 

Ia berharap seluruh ASN terus bekerja dengan semangat pengabdian agar pembangunan Kota Bima berjalan lebih efektif dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Apel gabungan tersebut ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar memohon kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (red)

Kota Bima alami inflasi cukup tinggi, kenaikan harga tiket pesawat salah satu pemicu

 

OPSINTB.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri, Jumat (3/7/2026). 

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bima sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor TPID tingkat Provinsi NTB. 

Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Feri mengungkapkan, saat ini Kota Bima menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di Provinsi NTB.

Meski demikian, Pemerintah Kota Bima bersama TPID terus melakukan berbagai upaya pengendalian, di antaranya melalui operasi pasar murah secara rutin, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar, serta pemantauan harga kebutuhan pokok.

Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah faktor penyumbang inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, salah satunya kenaikan harga tiket pesawat. 

Karena itu, ia berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi Pemerintah Kota Bima atas penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. 

Ia menegaskan, Rakor TPID merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.

Menurutnya, kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dialami sejumlah kabupaten/kota di Pulau Lombok. Meski demikian, secara bertahap angka inflasi mulai menunjukkan tren penurunan berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak.

Wagub menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya harga di lapangan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Di akhir arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh anggota TPID untuk terus memperkuat kolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (red)

Wali Kota Bima targetkan PAD capai 30 persen, tiap OPD diminta hadirkan dua inovasi

 

OPSINTB.com – Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (30/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah, terutama dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Semester I Tahun 2026. Ia menargetkan realisasi PAD minimal mencapai 30 persen.

Selain itu, Wali Kota meminta setiap OPD menghadirkan sedikitnya dua inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Bima menuju predikat Kota Sangat Inovatif sehingga berpeluang memperoleh Insentif Fiskal Daerah dari pemerintah pusat.

Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan kreativitas dalam menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengingatkan seluruh aparatur agar tetap responsif, berinisiatif, dan menjaga semangat kerja meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas melalui kerja yang inovatif, kolaboratif, serta didukung komunikasi publik yang baik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaporkan masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menyampaikan data inovasi, khususnya pada sektor pelayanan dasar.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan melalui optimalisasi PAD, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (red)

ASN Kota Bima ditantang bersaing, kinerja jadi penentu

 

OPSINTB.com - Wali Kota Bima, H Ahmad Rahman menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bima harus mampu beradaptasi dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin kompetitif.

Penegasan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah ASN yang dirangkaikan dengan Apel Gabungan awal bulan di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (8/6/2026).

Dalam sambutannya dihadapan ASN, Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu menyampaikan bahwa pelantikan bukan sekadar bagian dari jenjang karier birokrasi, melainkan amanah yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan integritas, profesionalisme, disiplin, dan kinerja yang semakin baik," ucapnya.

Menurut Rahman, tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini semakin kompleks. Selain dituntut mencapai target pembangunan dan mendukung program prioritas nasional, pemerintah daerah juga harus menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.

Karena itu, ia menilai pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pola kerja konvensional. Sebaliknya, diperlukan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak serta upaya mencari sumber pendanaan alternatif guna mempercepat pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat kini mendorong ekosistem kompetisi kinerja antar daerah yang semakin terbuka. Berbagai indikator pembangunan menjadi tolok ukur keberhasilan daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga inovasi daerah.

"Ukuran keberhasilan sekarang bukan lagi sekadar penyerapan anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Rahman menambahkan, daerah yang mampu menunjukkan capaian terbaik berpeluang memperoleh penghargaan, insentif fiskal, serta dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Kota Bima harus mampu bersaing dengan daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik dan hasil pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, keberhasilan dalam kompetisi pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Kepada ASN yang baru dilantik, ia berpesan agar senantiasa memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pejabat fungsional agar mampu menunjukkan profesionalisme sesuai bidang keahlian masing-masing. Jabatan fungsional, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada pengembangan karier, tetapi juga harus menghasilkan kontribusi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Menutup arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

"Momentum pelantikan ini harus menjadi awal untuk memperkuat semangat pengabdian dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kota Bima serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (red)

Menuju pusat rujukan timur NTB: Menkes dan Gubernur tinjau pengembangan RSUD Kota Bima

 

OPSINTB.com - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat H Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pembangunan serta kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat, 27 Februari 2026.

Kunjungan ini dalam rangka memastikan bahwa proses pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan sesuai standar dan target peningkatan kelas rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.

Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa, yang mencakup peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H L Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Bima dilakukan untuk memastikan secara langsung bahwa pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Kot Bima berjalan sesuai dengan laporan yang diterimanya. Ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar memenuhi standar dan dapat berfungsi optimal. Dengan penguatan sarana, peralatan medis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, diharapkan masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Dompu dan Bima, tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan spesialistik.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat layanan RSUD Kota Bima. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menata dan meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa, termasuk penguatan RSUD H L Manambai Abdul Kadir sebagai bagian dari sistem rujukan regional yang lebih kuat dan merata.

Dari komitmen politik ke desain kebijakan

Pada masa kampanye, pasangan Iqbal–Dinda berkomitmen menghadirkan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Komitmen tersebut kini diterjemahkan dalam kebijakan konkret: memperkuat rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa agar masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada layanan di Mataram.

Selama ini, kasus jantung intervensi, kemoterapi kanker, hemodialisis, hingga pemeriksaan patologi anatomi masih banyak dirujuk ke Lombok. Konsekuensinya adalah antrean panjang, biaya tambahan, serta risiko keterlambatan penanganan medis. Dalam konteks inilah, penguatan RSUD Kota Bima menjadi langkah korektif atas ketimpangan layanan regional.

Tantangan kesehatan NTB

Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi. Penyebab utama kematian prematur adalah kanker, stroke, dan tuberkulosis, sementara penyakit tidak menular dan stunting mendominasi beban disabilitas. 

Dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa, NTB menghadapi beban penyakit yang signifikan. Berdasarkan data kesehatan provinsi:

- Kanker menyumbang 83–192 ribu DALY per tahun.

- Stroke 80–118 ribu DALY.

- Tuberkulosis 72–140 ribu DALY.

- Stunting sekitar 131 ribu DALY.

- Penyakit jantung 40–69 ribu DALY.

Secara ekonomi, kerugian akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan ekonomi dan produktivitas daerah.

Ketimpangan distribusi layanan antara Lombok dan Sumbawa memperberat persoalan tersebut. 

Selama ini, layanan spesialistik lanjutan seperti:

- Cathlab (intervensi jantung),

- Kemoterapi kanker,

- Patologi anatomi,

- Hemodialisis,

- Neurointervensi,

masih terpusat di Mataram.

Akibatnya, pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit. 

Secara sistem, ini meningkatkan waktu tunggu, risiko medis, dan biaya tidak langsung keluarga.

Oleh karena itu, pembangunan kapasitas layanan rujukan di Pulau Sumbawa bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan strategi pengurangan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi daerah.

Kapasitas RSUD Kota Bima: Sebelum dan sesudah

Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki:

- 98 tempat tidur untuk melayani ±166.992 jiwa Kota Bima serta rujukan regional,

- 7 poliklinik rawat jalan,

- ICU dan NICU terbatas,

- SDM spesialis dasar.

Rasio tempat tidur terhadap penduduk masih jauh dari ideal, dengan kebutuhan tambahan diperkirakan 70–100 tempat tidur.

Setelah penguatan, target kapasitas meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan:

- 14 poliklinik rawat jalan,

- ICU, NICU, dan ICVCU,

- Instalasi bedah sentral,

- Laboratorium lengkap,

- IGD modern dengan sistem zonasi.

Peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Cytotoxic Safety Cabinet, dan Hemodialisis memperkuat kompetensi layanan sesuai standar rumah sakit Tipe C.

Penguatan SDM dan alat kesehatan

Untuk memastikan peningkatan kelas berbasis kompetensi, pemerintah melengkapi SDM:

- Spesialis onkologi,

- Spesialis urologi,

- Spesialis bedah saraf,

- Spesialis neurologi intervensi,

- Spesialis anestesi dan terapi intensif.

Alat Kesehatan Tambahan, berupa:

- PCR,

- Immunology Analyzer,

- Blood Chemical Analyzer,

- Electroencephalography (EEG).

Sarana Pendukung:

- Ambulans transport dan ambulans jenazah,

- Bangsal stroke,

- Bangsal kanker.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kelas rumah sakit tidak hanya administratif, tetapi berbasis kesiapan klinis.

*Target Kebijakan yang Terukur*

Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan:

- Rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk,

- BOR (Bed Occupancy Rate) terkendali sekitar 75%,

- Waktu tunggu pasien menurun signifikan,

- Penurunan rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu,

- Efisiensi biaya kesehatan regional.

Dengan penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, Pulau Sumbawa diharapkan memiliki sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien.

Makna strategis bagi Pulau Sumbawa

Penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB adalah pernyataan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terkonsentrasi di satu pulau. Negara harus memastikan akses yang setara bagi seluruh warga, termasuk di wilayah timur NTB.

Dengan peningkatan kelas RSUD Kota Bima dan RSUD H L Manambai Abdul Kadir, Pulau Sumbawa kini memiliki fondasi sistem rujukan regional yang lebih kuat dan mandiri.

Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, tetapi arah kebijakannya sudah jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. (red)